Ayo, Teruslah Kita Bersuara Sampai Pemerintah Mendengar

Teks Foto: Para anggota dan pengurus SAMADE di berbbagai tingkatan harus merapatkan barisan guna menyuarakan aspirasi kita. (sumber foto: Dok. SAMADE Kabupaten Simalungun)

SAMADE – Kegelisahan terus melanda seluruh petani sawit swadaya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE).

Bagaimana tidak? Sebelum dan setelah kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (28/4/2022), harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi petani sawit merosot.

Tanpa tedeng aling-aling, pihak pengusaha kelapa sawit di banyak tempat lang meng-cut harga pembelian TBS mulai 50 persen sampai lebih 100 persen.

Ada yang semula harga TBS sudah menyentuh Rp3.800 sampai Rp 4.000-an per kilogram, kini malah menjadi Rp 1.600-an per kg.

Niat pemerintah yang ingin memastikan pasokan migor dan bahan baku migor dalam negeri tercukupi, malah memakan korban.

Ya, kebijakan Presiden Jokowi itu akhirnya dijadikan pihak perusahaan sawit untuk menekan petani.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI), Dr Tungkot Sipayung, seperti dilansir laman elaeis.co, menyebutkan kebutuhan migor dalam negeri selama setahun sekitar 6 juta ton.

Dan saat ini jumlah pasokan sudah mencapai sekitar 12 juta ton. Artinya, pasokan untuk bahan baku migor sudah berlimpah. Dan harga migor di berbagai pasar pun sudah mengalami penurunan, walau tidak drastis.

Nah, dengan fakta ini, seharusnya Kementerian Perdagangan sudah bisa menyampaikan kepada Presiden Jokowi kalau pasokan migor dan bahan baku migor sudah mencukupi.

Dengan demikian mungkin Presiden Jokowi bisa mempertimbangkan untuk segera mencabut pelarangan migor dan bahan baku migor.

Persoalannya, tidak ada tanda-tanda akan hal itu.

Tidak terlihat kita Menteri Perdagangan M. Lutfi menemui Presiden Jokowi untuk membahas hal ini. Tak terlihat juga tanda-tanda Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan kebijakan larangan ekspornya tersebut.

Semakin lama pihak Istana membiarkan hal ini, semakin naik tensi petani sawit. Anda enggak percaya?

Teman-teman kita di DPD SAMADE Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, mulai menyuarakan untuk menggelar aksi unjukrasa langsung ke pabrik sawit.

Teks Foto: Ketua DPD SAMADE Kabupaten Sarolangun yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), H. Evi Suherman. (Dok. Pribadi)

Di Sumatera Selatan, DPW SAMADE sudah menyampaikan aspirasnya langsung ke Gubernur Herman Deru secara langsung di Griya Agung, kediaman resmi Gubernur Sumsel di Kota Palembang, beberapa hari yang lalu.

Malah sang gubernur berniat memfasilitasi para pengurus SAMADE Sumsel untuk menyampaikan uneg-unegnya ke publik melalui TVRI setempat.

Teks Foto: Para pengurus DPW SAMADE Sumsel bersama Gubernur Herman Deru di Griya Agung, kediaman resmi Gubernur di Kota Palembang.(Dok. SAMADE Sumsel)

Karena itu, bapak dan ibu, ayo kita terus bersuara agar pemerintah mau mendengarkan aspirasi kita. cara yang dipakai banyak, bisa mengirimkan surat langsung ke Presiden Jokowi, bisa pula melalui media sosial, dan lainnya.

Kita tak boleh membiarkan hal ini. Sebab, kita tahu sendiri kan tabiat pengusaha, enggak mau mengalami kerugian.

Kalau ada tekanan yang mereka alami, maka tekanan itu diupayakan dipindahkan ke para petani. Jadi, ayo kita terus bersuara sampai pemerintah mendengarkan kita.

SAMADE, Jaya…Jaya…Jaya….!!!

Leave a Comment