Bantu Petani, Dua Disbun Kejar Program Sarpras BPDPKS

Teks Foto: Semakin banyak pemerintah daerah (Pemda) melalui dinas terkait yang mulai memerhatikan dengan serius peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan petani sawit swadaya. Untuk menunjang itu semua, program sarana dan prasarana (Sarpras) yang memang telah dianggarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi tumpuan. (sumber foto: internet)

SAMADE – Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (Distanbunak) Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, menunjukan keberpihakan ke para petani sawit. Secara terpisah, kedua dinas ini mengejar program pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Laman Elaeis.co yang diakses SAMADE, Senin (12/7/2021), menyebutkan Dsbun Sumut berancang-ancang membangun pabrik kelapa sawit (PKS) mini di sejumlah daerah sentra perkebunan sawit rakyat. Kehadiran PKS mini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga TBS petani sawit swadaya.

Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Lies Handayani Siregar, mengatakan rencana pembangunan PKS mini merupakan bagian dari program sarana dan prasarana (sarpras) sebagai kelanjutan dari program peremajaan sawit rakyat (PSR). “Sedang disosialisasikan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi para petani,” katanya.

Menurutnya, pembangunan PKS mini akan didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Karena sumber pendanaannya sama, maka syarat program sarpras juga hampir sama dengan PSR.

“Pembangunan PKS mini itu baru bisa terwujud dengan sejumlah syarat. Salah satunya para petani swadaya harus tergabung dalam wadah koperasi dengan total luasan kebun sawit minimal 2.500 hektar dalam satu hamparan,” jelasnya.

Dinas Perkebunan Sumut saat ini tengah mendata di mana saja ada kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan) kelapa sawit. “Agar bisa terkumpul luasan lahan 2.500 hektar yang dipersyaratkan BPDPKS,” sebutnya.

Sembari mencoba memenuhi persyaratan yang ditentukan, Dinas Perkebunan Sumut juga tengah menunggu petunjuk teknis dari BPDPKS tentang pengadaan PKS mini bagi petani swadaya. “Belum bisa melangkah terlalu jauh karena sampai saat ini belum ada pedoman umum pelaksanaannya,” tukasnya.

Dia berharap pembangunan PKS mini bisa segera terealisasi. “Kalau ada PKS mini, harga TBS bisa stabil. Hasil panen petani swadaya dibeli sesuai dengan harga yang ditetapkan dan diumumkan oleh Dinas Perkebunan Sumut setiap hari Rabu,” bebernya.

Ia juga yakin PKS mini akan mematahkan dominasi pengepul dan ram yang selama ini sesukanya menentukan harga TBS petani swadaya.

“Pengepul dan ram itu ada karena petani sawit swadaya masih sendiri-sendiri, belum terbangun kelembagaan. Situasi ini yang kita harapkan bisa diubah agar posisi petani sawit swadaya bisa kuat,” pungkasnya.

Sementara dari laman Serambinews.com, disebutkan bahwa Distanbunak Aceh Tamiang menawari petani kelapa sawit program sarpras perkebunan agar semakin mudah meraih sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Kadis Tanbunak Aceh Tamiang, Yunus, menerangkan program Sarpras ini merupakan kelanjutan dari program PSR yang kini sedang berlangsung. “Kalau PSR itu untuk meremajakan tanaman sawit milik masyarakat, Sarpras ini produk pendukungnya,” kata Yunus.

Yunus mengatakan mekanisme pengerjaan Sarpras ini serupa dengan PSR karena alokasi anggarannya juga dari BPDPKS dan harus melibatkan koperasi atau kelompok tani.

Ada delapan item yang bisa diajukan petani, yakni paket ekstensifikasi berupa pemberian benih, pupuk dan pestisida, paket intensifikasi berupa pemberian pupuk dan pestisida.

Kemudian pemberian alat pasca-panen, unit pengelohan hasil, pembuatan atau peningkaan jalan dan rehabilitasi tata kelola air, mesin pertanian, alat transportasi, pembentukan infrastruktur pasar.

“Namun untuk sementara ini baru empat yang bisa diusulkan, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, pascapanen dan pembuatan jalan produksi. Selebihnya mungkin baru bisa diusulkan tahun depan,” kata Yunus.

Yunus menambahkan pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah koperasi pelaksana PSR untuk menyosialisasikan program baru ini. Dia pun mengingatkan agar koperasi pelaksana lebih hati-hati dalam menjalankan program ini agar tidak tersandung hukum.

“Yang perlu digaris-bawahi jangan sampai mengelola kawasan hutan ataupun HGU. Harus dipastikan lahan itu milik masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan program PSR dan Sarpras ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendukung petani mampu menghasilkan tanda buah segar yang layak ekspor sesuai kriteria ISPO.

“Puncaknya mendorong pekebun melaksanakan prinsip berkelanjutan melalui sertifikat ISPO. Kalau ini tercapai, perekonomian pekebun kita otomatis terangkat,” kata Yunus.

Diketahui pada 2021, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) akan mengalokasikan Rp 55,2 triliun untuk membiayai program-program terkait pengembangan industri perkebunan kelapa sawit.

Alokasi ini berdasar atas keputusan Rapat Komite Pengarah BPDPKS pada tanggal 22 Januari 2021 yang telah menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021.

Leave a Comment