Dirjen BUN Setujui Revisi Permentan 01/2018, Agar Tak Saling Dirugikan

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyetujui revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/2018. Namun meminta untuk tidak buru-buru agar tak ada pihak yang saling dirugikan, baik pengusaha maupun petani Hal tersebut disampaikan Andi Nur Alamsyah, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI padasaat bertemu perwakilan asosiasi perusahaan dan petani dalam Diskusi Penguatan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, di Jakarta, 2/9/2022.

SAMADE, Pekanbaru- Dirjen Bun meminta semua pihak untuk saling terbuka dan mendukung revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/2018. Hasil revisi ini diharapkan dapat melindungi petani dan menjaga keberlangsungan perusahaan sawit.

“Atas masukan teman-teman asosiasi petani sawit, kami akan memulai proses revisi sebagai jalan tengah. Karena peraturan ini bukan seperti kitab suci yang tidak bisa diubah ,” ujar Andi.

Andi menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk tim yang melibatkan asosiasi dari perwakilan petani dan pengusaha dalam pembahasan Permentan Nomor 01/2018. Proses pembahasan revisi aturan ini diminta tidak terburu-buru supaya semua pihak sadar.

“Kami akan bentuk timnya untuk bahas ini sehingga semua kepentingan tersalurkan disini. Intinya, jangan saling curiga dan saling menutupi, mari kita semua terbuka. Harapannya, petani untung tetapi pengusaha jangan pula merugi,” pinta Andi.

Meski semua proses itu kelak dilalui, Andi tak mau menjamin revisi Permentan itu bakal sempurna. Tapi minimal, ada titik temu para pihak yang berkepentingan.

“Jangan setelah direvisi, ada lagi gejolak. Sudah setahun belakangan Permentan ini jadi polemik. Ke depan jangan lagi ada yang kayak begitu. Posisi pemerintah mencari titik terbaik; tidak merugikan petani dan tidak pula merugikan perusahaan,” katanya.

Pertemuan ini dihadiri berbagai asosiasi sawit di sektor hulu antara lain SAMADE, GAPKI, APKASINDO, ASPEK-PIR, SPKS, dan POPSI.

Susanto Yang, Wakil Ketua Umum GAPKI, mendukung penguatan Permentan Harga TBS Nomor 01/2018 karena harus dipahami aturan ini lahir melalui proses panjang dan produk hukum terbaik pada saatnya. Hingga sekarang, Permentan harga TBS berjalan baik terutama bagi prusahaan yang telah bermitra.

“Kami tidak pungkiri masih ada kelemahan dan kekurangan, GAPKI tidak menutup pintu dan bersedia memperkuat Permentan 01/2018 ini. Harapannya aturan ini menghasilkan win win solution. Jika satu untung saja dan satunya rugi, maka tidak jalan,” pungkas Susanto.

Sumber: 

https://news.majalahhortus.com/dirjen-bun-setujui-revisi-permentan-01-2018-agar-tak-saling-dirugikan/

Leave a Comment