Duit Rp 3,6 Triliun di BPDPKS Dipakai Buat Subsidi Harga Migor

Teks Foto: Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi. (sumber foto: laman resmi Kementerian Koordinator Perekonomian )

SAMADE – Selama enam bulan ke depan harga minyak goreng (migor) kemasan akan disubsidi sehingga harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Duitnya dari mana dan berapa besarannya untuk program subsidi sementara itu?

Laman resmi Kementerian Perekonomian yang diakses SAMADE, Rabu (5/1/2022) malam, menyebutkan duitnya berasal dari dana sawit yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Jumlahnya Rp 3,6 triliun. Sebuah jumlah yang sangat fantastis.

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan didampingi oleh Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi dan Direktur BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan, program itu sebagai pelaksanaan dari arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat.

Kata Airlangga, harga migor harus terjangkau masyarakat.

Karena itu Pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan migor dengan harga terjangkau oleh masyarakat sekaligus menciptakan stabillisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Kata dia, arahan Presiden itu ditujukan untuk merespon dengan cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya migor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Tercatat pada minggu ke-5 Desember 2021, harga migor kemasan mencapai rata-rata Rp 18.492,00 per liter atau mengalami peningkatan sebesar 8,31% dari bulan ke bulan atau mounth to mounth (MtM).

“Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu siang.

Migor kemasan sederhana dengan harga khusus itu akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga, PPN dan biaya Surveyor sebesar Rp 3,6 Triliun yang bersumber dari anggaran BPDPKS.

Selisih harga yang dimaksud adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.

Kebijakan pembiayaan migor kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Kebijakan ini sebagai bentuk upaya nyata Pemerintah dalam mendukung penyediaan pangan yang terjangkau untuk masyarakat.

Pemerintah juga telah menugaskan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPDPKS untuk mempercepat implementasi dari kebijakan ini.

Menteri Perdagangan akan bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, dan menyiapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga minyak goreng oleh BPDPKS dengan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel Oleh BPDPKS.

Selanjutnya, BPDPKS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar dengan HET migor kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya, menyiapkan pembiayaan dan menetapkan surveyor independen, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Produsen penyalur minyak goreng kemasan, sesuai daftar dari Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam upaya stabilisasi harga migor , Pemerintah juga tengah mengadakan kegiatan operasi pasar.

“Pada saat ini kita juga sebenarnya masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Hari ini sudah terealisasi sebanyak 4 juta liter, jadi 7 juta liter on-going dilaksanakan,” ucap Menteri Lutfi.

Leave a Comment