Kisruh Migor, Petani Bakal Kembali Dikorbankan?

Teks Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbelanja minyak goreng (migor) ke salah satu kedai sembako milik masyarakat. Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CO dan migor yang berlaku sejak Kamis (28/4/2022) pekan depan. (Sumber foto: Biro Pers Setneg)

SAMADE – Sejumlah menteri tidak cakap dan tidak berdaya dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng (migor), baik curah maupun kemasan sederhana dan premium, beberapa bulan terakhir.

Masyarakat luas menjerit dan memprotes harga migor yang mahal dan sempat langka di pasaran. Para petani sawit swadaya pun sempat kena imbas dari kebijakan sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harga tandan buah segar (TBS) per kilogram (kg) produksi petani sawit swadaya sempat mengalami penurunan akibat ditekan oleh pihak perusahaan kelapa sawit (PKS) yang tidak mau mengalah dan tidak mau rugi sepeser pun.

Imbasnya, Presiden Jokowi mengambil jalan pintas: melarang ekspor migor dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku pembuatan migor.

Mungkin Presiden pun geram juga melihat ada perusahaan sawit raksasa yang saat ini sedang bermasalah secara hukum dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait izin ekspor migor dan CPO.

Bisa saja demikian. Namun dipastikan kebijakan drastis yang diumumkan pada Jumat (22/4/2022) itu rencananya bakal diberlakukan mulai Kamis (28/4/2022) hingga waktu yang belum ditentukan.

Kebijakan pelarangan ekspor ini pernah dilakukan Presiden Jokowi terhadap komoditas batubara selama beberapa hari untuk menstabilkan kebutuhan bagi PT PLN, satu-satunya BUMN listrik milik pemerintah.

Boleh jadi masyarakat luas sangat senang dengan keputusan pelarangan ekspor CPO dan migor ini demi memenuhi pasokan dalam negeri.

Namun harus diketahui, kebijakan drastis Presiden Jokowi itu akan lebih parah dampaknya ke petani sawit swadaya.

Bahkan kebijakan Presiden itu bisa jauh lebih keras ketimbang kebijakan yang pernah diambil oleh Menteri Perdagangan M Lutfi terkait kebijakan domestik market obligation – domestic price obligation (DMO-DPO).

Saat itu, kebijakan sang Mendag sempat menjatuhkan harga TBS produksi petani walau sempat perlahan-lahan naik kembali karena pemerintah sempat mengontrol proses tender CPO.

Sulit membayangkan seperti apa kelak harga TBS produksi petani sawit pascapemberlakukan kebijakan pelarangan ekspor tersebut.

Namun petani sawit cemas, harga TBS yang sudah di atas Rp 2.900-an bakal merosot hingga Rp 1.000/kg.

Petani sawit swadaya menjadi bingung, kenapa harus mereka lagi yang selalu dikorbankan dari setiap kebijakan pemerintah.

Petani sawit swadaya berharap pemerintah berfikir ulang tentang cara mengatasi persoalan migor secara efektif tanpa mengorbankan rakyat dan petani.

Wahai Bapak Presiden Jokowi, kenapa harus kembali petani yang dikorbankan?

Kami sangat mendukung kebijakan penurunan harga migor, karena itu memang sudah jadi kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Namun kami sarankan sebaiknya Bapak Presiden membuat kebijakan yang lebih komprehensif, kebijakan yang tidak membuat harga TBS produksi petani sawit menjadi turun drastis.

Apalagi, Pak Presiden Jokowi yang baik, sudah dua tahun terakhir harga pupuk terus naik dan menyulitkan petani dalam perawatan kebun sawit.

Bahkan, terkait pupuk ini, pihak Pak Presiden telah membuat kebijakan yang melarang pupuk subsidi dinikmati petani sawit.

Jadi, Pak Presiden Jokowi yang baik, kalau kebijakan pelarangan ekspor migor dan CPO ini tetap dikeluarkan, kami cemas akan nasib kami.

Kami cemas harga TBS akan jatuh, dan di saat yang sama harga pupuk tak turun-turun. Bakal sengsara lagilah kami nanti, Pak Presiden.

Baru beberapa bulan saja kami nikmati kenaikan harga TBS, kok sudah mau direnggut kebahagiaan kami itu Pak?

Tolonglah, Pak Presiden. Kami dukung kebijakan penurunan harga migor, tapi janganlah kebijakan pelarangan ekspor CPO ke pihak perusahaan akan berimbas buruk ke para petani sawit swadaya.

Semoga Pak Presiden berkenan mendengarkan harapan kami ini. Salam sawit lestari, salam SAMADE, Pak Presiden!

Leave a Comment