Menko Perekonomian Surati Kapolri dan Jaksa Agung Terkait PSR

Teks Foto: Akhirnya koordinasi di tingkat pusat dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit rakyat (PSR) bisa dioptimalkan. Ini setelah Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Airlangga Hartarto, mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Dr ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kedua surat itu memiliki inti yang sama, yakni agar Jaksa Agung dan Kapolri mengirimkan surat edaran terkait program PSR yang menjadi program strategis nasional. (foto: istimewa)

SAMADE – Nampaknya pemerintah pusat sudah menangkap gunjanag-gunjing, keluhan, atau curahan hati (curhat) terkait seringnya para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dipanggil atau diperiksa oleh aparat hukum.

Memang, dipanggil atau diperiksa oleh aparat polisi atau jaksa belum tentu bersalah. Namun hal itu, mau tak mau, harus diakui akan memberikan tekanan psikologis bagi pihak-pihak pelaksanaan program PSR, termasuk para petani sawit swadaya, yang dipanggil oleh aparat hukum.

Menyikapi hal ini, dari informasi yang diperoleh Asosiasi SAMADE, Jumat (9/7/2021), Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengirimkan dua buah surat. Masing-masing untuk Jaksa Agung Dr ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Surat itu tentu saja terkait pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2017.

Kedua surat itu bertanggal 24 Juni 2021, bernomor TAN.03-157/M.EKON/06/2021, dan bersifat Sangat Segera.

Di surat itu dan Airlangga menyebutkan dirinya juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Airlangga meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk mendukung program PSR yang merupakan program strategis nasional sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam suratnya itu, Menko Perekonomian juga menyebutkan program tersebut ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Sekaligus mengotimalkan pemanfaatan lahan dan meningkatkan pendapatan,” kata Menko dalam suratnya tersebut.

Menko Perekonomian memberitahukan Kapolri dan Jaksa Agung kalau program PSR didanai oleh BPDPKS yang mengelola dana dari perkebunan kelapa sawit.

Untuk itu, Menko Perekonomian meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk menerbitkan surat edaran ke jajaran masing-masing untuk mendukung program PSR melalui mekanisme pengawasan yang profesional, proporsional, terukur, dan akuntabel dalam menyukseskan PSR sebagai program strategis nasional.

Leave a Comment