Kebun Penerima Dana PSR Ditargetkan Hasilkan 10 Ton/Ha/Tahun

Bagikan:
Teks Foto: Pemerintah melalui BPDPKS ingin petani sawit swadaya peserta program peremajaan sawit rakyat (PSR) kelak mampu menghasilkan panen tandan buah segar (TBS) sebanyak 10 ton per hektar per tahun. Dengan demikian, maka ini akan menunjukan bahwa petani sawit swadaya pun memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.(sumber foto: screenshoot FGD Majalah InfoSAWIT)

SAMADE – Pemerintah melalui Badan Pengeloa Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah dan terus akan menyalurkan dana untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) bagi para petani sawit swadaya.

Penyaluran dana dan pelaksanaan program PSR itu bahkan dilakukan secara besar-besaran dan masif setiap tahun.

Jika di awal pelaksanaan program PSR, banyak syarat yang harus dipenuhi petani sawit swadaya calon penerima dana, maka saat ini hanya ada dua syarat yang harus dipenuhi.

“Semua ini bertujuan untuk membantu petani swadaya, memperbaharui perkebunan kelapa sawit milik petani dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan yang ilegal,” kata Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo, Rabu (24/4/2021).

Hal itu dikatakannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Sawit Berkelanjutan Volume 7 yang bertajuk “Meningkatkan Peranan Petani Sawit Rakyat Melalui Subsidi Replanting dan Subsidi Sarana-Prasarana” yang diadakan oleh Majalah InfoSAWIT melalui aplikasi Zoom.

Ia menyebutkan, agar mendapatkan dana PSR itu, para petani harus memastikan kalau lahan mereka berstatus “clean and clear“, termasuk dari aspek legalitas lahan kebun sawit yang dikelola oleh petani sawit swadaya.

“Petani sawit swadaya yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Mereka yang tidak, akan menerima bantuan hak,” kata Edi Wibowo.

Ia memastikan peremajaan sawit itu betujuan untuk meningkatkan produktivitas, dengan standar produktivitas untuk program penanaman kembali di kisaran 10 ton tandan buah segar atau TBS/ha/tahun dengan kepadatan tanaman kurang dari atau <80 pohon/ha.

Kata Edi, guna memastikan prinsip berkelanjutan, petani sawit swadaya selaku peserta program PSR diharuskan untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen pertama.

“Program penanaman kembali mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan yang meliputi tanah, konservasi, lingkungan, dan lembaga,” kata Edi.

Lalu, untuk program pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, Edi menegaskan hal itu dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit.

Semua itu, ujar Edi, meliputi bantuan benih pupuk, pestisida, alat pascapanen, jalan kebun dan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, alat transportasi, alat pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, serta verifikasi/penelurusan teknis.

Bertita Terkait

Leave a Comment