Ternyata, Perjalanan Masih Panjang bagi Petani Sawit

Teks Foto: Proses dan mekanisme ekspor beragam produk turunan sawit yang harus dijalani oleh para pengusaha sawit. (Foto Tangkapan Layar)

SAMADE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan kalau mulai Senin (23/5/2022), kebijakan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor, minyak jelantah atau used cooking oil (UCO), dan hal yang terkait minyak sawit akan dicabut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menepati janjinya. Namun sejak pidato Jokowi yang disampaikan di Jakarta, Kamis (19/5/2022), tidak ada regulasi yang disiapkan sebelum hari Senin.

Peraturan yang terkait dengan hal itu, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30/2022 tentang Ketentuan Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO baru Senin sore mulai beredar.

Senin siang hingga sore yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) adalah memaparkan rencana Permendag tersebut.

Kenapa kita bilang perjalanan masih panjang?

Mungkin kita selaku petani sawit membayangkan ketika pengusaha sudah bisa bebas ekspor maka itu mendongkrak harga pembelian tandan buah segar (TBS).

Bayangan itu tidak salah, karena memang demikianlah lumrahnya pergerakan harga TBS yang dipengaruhi oleh naik turun dan pergerakan ekspor CPO dan produk turunan minyak sawit lainnya.

Tapi bukan kebebasan mengekspor yang bakal terjadi, melainkan ada obligasi atau kewajiban yang harus dipatuhi bagi pengusaha sawit jika ingin melakukan ekspor.

Kewajiban itu intinya adalah menjamin ketersediaan migor curah dan bahan baku migor curah untuk masyarakat. Kewajiban itu antara lain harus ada proses validasi kepada pihak pengusaha sawit.

Validasi itu bertujuan untuk bisa membuktikan kalau storage tank yang digunakan untuk menampung minyak sawit milik pengusaha benar-benar penuh sehingga harus dilakukan ekspor.

Berikutnya, para pengusaha yang ingin melakukan produk turunan sawit harus memastikan kalau mereka sudah membantu pemerintah dalam penyediaan minyak goreng (migor) curah untuk kebutuhan dalam negeri.

Artinya, kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation (DMO-DPO) diberlakukan kembali.

Pengusaha yang sudah memproduksi dan mendistribusikan migor curah pun dihadapkan dua pilihan.

Pertama, jika ingin mengklaim selisih harga migor curah ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) maka sang pengusaha tidak bisa melakukan ekspor.

Namun jika selisih harga itu tidak ditagih atau diikhlaskan, maka pengusaha bisa melakukan ekspor. Proses ekspor pun tetap akan dipantau dan pengusaha diwajibkan memberikan laporan secara akurat.

Banyak lagi sejumlah peraturan yang demikian ketat yang harus dijalani para pengusaha di Indonesia yang ingin melakukan ekspor produk turunan sawit.

Jika lancarnya proses perdagangan minyak sawit produksi Indonesia di pasar dunia akan berpengaruh positif pada kenaikan harga TBS produksi petani sawit, maka melihat ketatnya pengawasan pemerintah terhadap industri sawit saat ini, kita perlu was-was.

Iya, was-was. Jangan-jangan harga TBS petani akan stagnan. Atau, kalau pun mengalami kenaikan, pasti merayap. Para ahli sawit bisa saja membantah hal ini.

Tapi belajar dari kebijakan yang diambil Presiden Jokowi, terkesan pengusaha sawit tidak mau didikte begitu saja. Pengusaha sawit terkesan tidak mau menanggung beban sendirian.

Lalu, ke siapa beban itu dipindahkan?

Ya ke pundak petani. Ini jelas terlihat kemarin, harga TBS anjlok di banyak pabrik kelapa sawit (PKS). Bahkan ada pengusaha yang tidak mau membeli TBS petani sawit swadaya.

Kalau sudah begini, maka kita para petani sawit swadaya tampaknya perlu kembali menggalang kekuatan untuk siap-siap menghadapi tekanan yang kemungkinan muncul dari ketatnya peraturan yang dibuat pemerintah.

Leave a Comment