Tungkot Sipayung: “Bicara PSR, Kok Enggak Mengundang SAMADE?”

Teks Foto: Sikap Komisi IV DPR-RI yang melibatkan sejumlah LSM yang cenderung antisawit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang juga berisi pembahasan tentang pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) layak dipertanyakan. Sebab, pihak-pihak yang sangat berkompten dengan PSR seperti SAMADE dan GAPKI justru tidak diundang.

SAMADE – Kritik keras dilontarkan pengamat industri perkebunan kelapa sawit nasional, Dr Ir Tungkot Sipayung, kepada Komisi IV DPR-RI. Sebab, para wakil rakyat itu dinilai telah mengabaikan pihak yang berkompeten saat membicarakan topik program peremajaan sawit rakyat (PSR) dalam sebuah rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Senin (5/7/2021).

“Bicara PSR, tapi kok enggak mengundang SAMADE. Aneh DPR ini,” kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategi Policy Institute (PASPI) ini sebagaimana dimuat laman Elaeis.co yang diakses SAMADE, Rabu (7/7/2021).

Ia heran karena Komisi IV DPR-RI malah mengundang LSM seperti Greenpeace, Sawit Watch, serta Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI). Aneh bagi saya, ini acara main main. Mau bahas PSR tetapi yang diundang tidak berkompeten.

“Ini DPR kerjanya ecek-ecek,” kata Tungkot. Menurutnya, kalau mau bicara PSR, maka undangan prioritas adalah para petani sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE).

“Para petani swadaya yang tergabung dalam SAMADE sejatinya adalah rakyat yang menjadi pemilik kebun sawit. Tapi kok SAMADE tak diundang,” ucap Tungkot lagi.

Lucunya lagi, perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) juga tak ikut dalam rapat tersebut. Padahal, katanya, bicara PSR berarti bicara kemitraan yang saling membutuhkan antara petani dan pengusaha sawit.

“GAPKI, yang jelas-jelas telah diminta pemerintah untuk bermitra dengan petani dalam PSR, juga tak diundang,” tukasnya.

Malah, wakil pemerintah, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian BPN/ATR, serta Pemprov dan Pemkab, juga tak ikut rapat.

“Salah satu hambatan utama dalam PSR adalah masalah legalitas lahan kebun sawit rakyat. Seharusnya lembaga pemerintah yang terkait PSR diundang juga,” katanya.

Dia menduga ada yang tak beres di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR-RI.

“Apa iya Setjen DPR-RI tidak tahu ada asosiasi petani sawit bernama SAMADE dan Aspek-PIR? Atau asosiasi pengusaha bernama GAPKI, organisasi induk bernama Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI)? Tapi Greenpeace, Sawit Watch, dan POPSI, kok tahu,” tandasnya.

Ia malah curiga ‘dapur’ DPR-RI telah dikuasai oleh LSM anti sawit. “Hipotesis saya, ‘dapur’ DPR-RI telah dikuasai oleh LSM antisawit. Sama seperti mereka menguasai KLHK dan lembaga pemerintah lainnya,” kata Tungkot.

“Kegagalan dalam meloloskan Rancangan Undang-undang Sawit dan mulusnya tujuh inpres yang mengekang sawit, seperti Inpres Moratorium Sawit, tentu tidak terjadi begitu saja,” pungkasnya.

Leave a Comment