Waspadalah… Waspadalah … Presiden Jokowi Bakal Cabut Subsidi Migor Curah

Subsidi minyak goreng curah akan dicabut mulai Selasa (31/5/2022). (sumber foto: Disway.id)

SAMADE – Tanggal 31 Mei 2022 dikabarkan akan menjadi hari terakhir penerapan subsidi minyak goreng (migor) curah oleh pemerintah.

Menurut laman elaeis.co, pencabutan subsidi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pencabutan subsidi tersebut berkaitan dengan perubahan program penyediaan minyak goreng curah. Selain itu, pencabutan subsidi ini juga dilakukan karena target 10.000 kiloliter (KL) per hari sudah terpenuhi.

Kita enggak tahu harus bagaimana bersikap tentang hal ini. Jika soal kuantitas target yang terpenuhi, tentu masyarakat bisa senang dan mengkhayalkan produksi migor curah akan berlimpah.

Selain itu tentu dibayangkan pula kalau harga migor bisa turun ke harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 perliter atau Rp15.500 per kilogram (kg). Atau, kalau pun di atas itu, mungkin masih di bawah Rp 18.000 per kg.

Itu tentu khayalan yang indah. Bagaimana kalau justru sebaliknya yang terjadi, harga migor curah dan kemasan kembali naik tak terkontrol, walau entah apa sebabnya?

Ini yang patut petani sawit waspadai. Kita tidak sedang menakut-nakuti. Coba mari kita ingat kejadian yang baru saja lewat sekitar sebulan yang lalu.

Seorang petani sedang mengangkut buah sawit dari kebunnya. (sumber foto: internet)

Coba sebutkan, apa dasar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng? Karena harga migor di dalam negeri mahal kan?

Padahal sebelumnya pemerintah juga sudah melakukan subsidi minyak goreng dengan mengambil dana dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS), tapi harga migor tetap mahal.

Saat itu tentu kita ingat persis, seminggu sebelum kebijakan larangan ekspor itu diterapkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) per kilogram produksi petani sawit swadaya langsung amblas alias nyungsep.

Kita ingat persis bagaimana para pengusaha kelapa sawit sesuka hati mereka menurunkan harga TBS produksi petani sawit bermitra. Benar-benar suka hati mereka, tanpa bisa dicegah pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Jangan tanya saat kebijakan larangan ekspor itu diterapkan. Harga TBS petani yang sudah amblas, malah amblas berkali-kali. Pengusaha punya alasan, tangki timbun atau pun storage tank mereka sudah penuh.

Bahkan ada pengusaha sawit yang pakai jurus tutup operasional pabrik karena sedang melakukan perbaikan. Bagaimana bapak dan ibu petani sawit swadaya, masih ingat semua kejadian ini kan?

Nah, inilah yang kita takutkan kalau pencabutan subsidi itu dilakukan, harga migor perlahan mulai tak terkontrol, makin liar dan harga naik kembali.

Sedangkan diberi subsidi pun harga migor payah turunnya. Kita para petani sawit swadaya berada di posisi yang serba was-was. Karena sebenarnya tak ada yang melindungi kita selain perlindungan dari Tuhan Yang Mahakuasa.

Tahu sendirilah bagaimana pengusaha sawit atau produsen migor, mana ada di antara mereka yang mau rugi.

Kalau harga di pasaran global naik tajam, pastilah jalan ekspor yang dipilih tanpa peduli apakah stok di dalam negeri mencukupi atau tidak.

Mari, Bapak dan Ibu, banyak-banyaklah kita berdoa semoga stok dan harga migor bisa dikendalikan pemerintah, pengusaha sawit dan minyak goreng tidak lagi 100 persen berorientasi ekspor.

Dengan demikian harga TBS produksi petani sawit swadaya naik kembali ke level Rp 3.000 per kg. Biarlah harga TBS turunnya nyngsep naiknya merayap atau perlahan, asal enggak ada lagi kejadian kayak kemarin itu.

Bagaimana, Bapak dan Ibu, cocok kan harapan seperti ini?

Leave a Comment